PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
(SOAL OBJEKTIF BESERTA JAWABAN)
TENTANG:
1.
PENGARUH KEMAJUAN IPTEK
2.
DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
3.
SISTEM KETATANEGARAAN
4.
DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
5.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK III
·
ALDI MAHENDRA
·
FAUZAN HAMDANI
·
FIKRA RIDHATUL HASANAH
·
NADIA MARTEN
·
NURUL FITRIYANA
·
NURUL HAYATI
·
REZKY LAILATUL QADRI
·
RIZKY ILHAM SYAH
·
TIARA ANNISA
·
YOGI PRANATA
XII AKUNTANSI 1
SMKN 1 PADANG PANJANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
1. PENGARUH KEMAJUAN IPTEK
1. Menguatnya supremasi hukum dan
regulasi hukum merupakan dampak positif Iptek di bidang…
a.
Ekonomi
b.
Politik
c.
Hankam
d.
Budaya
e.
Agama
2. Sifat Konsumtif merupakan dampak
negatif Iptek di bidang...
a.
Ekonomi
b.
Politik
c.
Sosial
d.
Budaya
e.
Agama
3. Berikut ini yang merupakan dampak
negatif dari kemajuan iptek bagi negara di bidang sosial adalah...
a.
Dapat
berkomunikasi dengan teman keluarga atau kerabat yang sangat jauh
b.
Pemenuhan
kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi
c.
Kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya
remaja
d.
Timbulnya
sifat konsumtif
e.
Kerahasiaan
alat tes semakin terancam
4. Berikut ini yang merupakan dampak
negatif dari kemajuan iptek bagi negara di bidang ekonomi adalah...
a.
Produktifitas
industri semakin menigkat
b.
Membuka
lapangan kerja
c.
Pertumbuhan
ekonomi menigkat
d.
Pekerja
menambah skill dan pengetahuan
e.
Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi era
globalisasi (boros)
5. Negara tidak lagi dianggap sebagai
pemegang kunci dalam proses pembangunan merupakan dampak negatif dari kemajuan
iptek bagi negara di bidang...
a.
Politik
b.
Sosial
c.
Budaya
d.
Ekonomi
e.
Bisnis
6. Sisi negatif globalisasi di bidang
politik bagi pemerintah internal suatu negara adalah...
a.
Melemahkan
kekuasaan suatu negara
b.
Hancurnya
suatu negara
c.
Tuntutan
demokrasi
d.
Tuntutan internasional tentang HAM
e.
Tuntutan
penegakan hukum
7. Lunturnya nilai-nilai politik yang
ada seperti semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat dan gotong royong
merupakan salah satu dampak dari adanya iptek yang bersifat... dan terdapat pada
bidang...
a.
Positif
bidang agama
b.
Negatif bidang politik
c.
Positif
bidang sosial
d.
Netral
bidang ekonomi
e.
Negatif
bidang budaya
8. Dalam bidang budaya, kemajuan iptek
dapat memberikan faktor pengaruh negatif dan juga pengaruh positif. Salah satu
faktor pengaruh negatif dari kemajuan iptek adalah...
a.
Semakin
berkembangnya daya pikir individu dalam suatu bidang, baik dalam bidang
ekonomi, politik, pendidikan, dsb
b.
Penyalahgunaan media teknologi sebagai sarana
pencarian hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan
c.
Memberikan
dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara
d.
Meningkatkan
hubungan diplomatik antar negara
e.
Menegakan
nilai-nilai demokrasi
9. Yang merupakan dampak negatif dari
bidang ekonomi adalah...
a.
Terjadinya pengangguran
b.
Pertumbuhan
ekonomi yang semakin tinggi
c.
Terjadinya
industrialisasi
d.
Produktivitas
dunia industri semakin meningkat
e.
B
dan A benar
10.
Ketika negara lain sedang tertimpa bencana, maka berbagai
negara di dunia ikut membantunya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh
pengaruh Iptek di bidang ....
a. Kesehatan
b. Budaya
c. Sosial
d. Ekonomi
a. Kesehatan
b. Budaya
c. Sosial
d. Ekonomi
11.
Hal
yang amat diperlukan dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi adalah...
a.
Keberanian
untuk menolak perkembangan iptek
b.
Adanya sikap menutup diri terhadap pengaruh asing
c.
Membatasi
perkembangan iptek
d.
Keberanian
untuk meniru
e.
Pergaulan
bebas
12.
Kemudahan
masuknya informasi dari luar ke dalam negara indonesia disebabkan oleh peran
teknologi dan informasi, hal berikut merupakan dampak iptek di bidang...
a. Ekonomi
b. Budaya
c. Sosial
d. Keamanan
e. Birokrasi
13. Supaya kita tidak
kehilangan kepribadianketika memasuki era globalisasi, maka yang harus kita
lakukan yaitu ….
a. mengadakan pembaruan budaya
b. selalu mengikuti perkembangan global yang terjadi
c. membatasi diri dalam pergaulan antarbangsa
d. tetap berpegang teguh pada falsafah Pancasila
a. mengadakan pembaruan budaya
b. selalu mengikuti perkembangan global yang terjadi
c. membatasi diri dalam pergaulan antarbangsa
d. tetap berpegang teguh pada falsafah Pancasila
14. Hal yang amat diperlukan dalam menghadapi
dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan iptek adalah ….
a. keberanian
untuk menolak perkembangan iptek
b. adanya
sikap menutup diri terhadap pengaruh asing
c. membatasi
perkembangan iptek
d. keberanian
untuk meniru
15. Globalisasi
dan kemajuan iptek membawa dampak positif yang membawa bangsa Indonesia ke arah
….
a. kemajuan
b. kehilangan
identitas
c. gejolak
sosial
d. kuatnya
identitas
16. Agar
kemajuan iptek tidak merusak nilai-nilai keagamaan, maka sebaiknya ….
a. dikembangkan
sekolah-sekolah agama
b. meningkatkan
teknologi informasi melalui media TV
c. meningkatkan
kadar keimanan dan ketakwaan
d. penerapan
dan penggunaan iptek dengan nilai-nilai agama
17.
Kemajuan
iptek dan globalisasi akan membawa dampak positif yang membawa bangsa Indonesia
menuju ke arah ….
a. kuatnya identitas
b. kehilangan identitas
c. kemajuan
d. gejolak sosial
a. kuatnya identitas
b. kehilangan identitas
c. kemajuan
d. gejolak sosial
18. Kemajuan
luar biasa di bidang komunikasi dan transportasi menjadikan dunia bagaikan
sebuah desa biasa disebut ….
a.
modernisasi
b.
teknokrasi
c.
globalisasi
d.
weternisasi
19. Pancasila
merupakan norma dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan iptek. Hal itu
berarti bahwa Pancasila harus menjadi ….
a.
alat untuk menolak kehadiran segala
pengaruh asing
b.
dasar bagi pembangunan berjangka dalam
negara
c.
dasar dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
d.
dasar untuk bersikap terhadap pengaruh
globalisasi dan kemajuan iptek
20. Agar
kita tidak kehilangan kepribadian saat memasuki era globalisasi, maka yang
harus kita lakukan adalah ….
a.
membatasi diri dalam pergaulan
antarbangsa
b.
selalu mengikuti perkembangan global
yang terjadi
c.
tetap berpegang teguh pada falsafah
Pancasila
d.
mengadakan pembaruan budaya
KUNCI JAWABAN :
NO.
|
JAWABAN
|
NO.
|
JAWABAN
|
1
|
C
|
11
|
B
|
2
|
A
|
12
|
B
|
3
|
C
|
13
|
D
|
4
|
E
|
14
|
B
|
5
|
A
|
15
|
A
|
6
|
D
|
16
|
A
|
7
|
B
|
17
|
D
|
8
|
B
|
18
|
C
|
9
|
A
|
19
|
C
|
10
|
C
|
20
|
C
|
DINAMIKA PERSATUAN
DAN KESATUAN BANGSA
1.
Dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah . . .
.a. Menimbulkan kesan buruk
terhadap suatu bangsa
b. Mempermudah jalannya
pemerintahan
c. Mempermudah tujuan bangsa
d. Menimbulkan perpecahan dalam
suatu bangsa dan negara
e. Menimbulkan rasa aman bagi
warga negara
2.
Sikap sebagai pernyataan rasa cinta terhadap persatuan dan
kesatuan dalam hidup bermusyawarah dapat diwujudkan dengan cara ....
a. dapat menyesuaikan diri
dalam pergaulan
b. bergaul dengan siapa pun
tanpa curiga
c. selalu berbuat kebaikan
kepada sesame
d. gotong royong membuat
gedung balai desa
e. menolong orang yang sedang
kesusahan agar diberi imbalan
3.
Upaya membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari hari
antara lain....
a. selalu menerima pendapat
dari orang lain
b. mengendalikan sikap dan
tutur kata
c. memelihara diri terhadap
pengaruh asing
d. bersikap rendah diri dalam
pergaulan
4.
Sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan adalah…
a. Mementingkan kepentingan
pribadi diatas kepentingan umum
b. Gotong royong
c. Rela berkorban
d. Bersemangat tinggi untuk
memajukan Indonesia
e. Menghargai sesama walaupun
berbeda suku,ras agama ataupun budaya
5.
Cara untuk menghargai keragaman suku di sekitar kita adalah
dengan . . . .
a. Menjadi yang paling baik
b. Menonjolkan kelebihan suku
sendiri
c. Menghina suku lain karena
merasa lebih baik
d. Hidup berdampingan dengan
rukun dengan cara menghargai
e. Tidak ingin bergaul dengan
orang yanng berbeda suku
6.
Sikap terbaik sebagai pengakuan persamaan dan kesatuan antarwarga
sekolah adalah…
a.
bekerja sama
dengan teman akrab
b. membantunya jika sangat
diperlukan
c. bergaul tanpa membedakan
kedudukannya
d. bekerja sama dalam hal tertentu
e. mementingkan diri sendiri
7. Bentuk negara dimana wewenang legislative tertinggi
dipusatkan dalam suatu badan legislative nasional. Pernyataan diatas merupakan
pengertian negara kesatuan menurut…
a.
Pembukaan UUD
TAHUN 1945
b.
Fay. C Strong
c.
Nail Amstrong
d.
C.F Strong
e.
UUD Sementara
8. Salah satu nilai yang memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa yaitu Pro patria dan primus patrialis yang mempunyai arti…
a.
Solidaritas dan
setia kawan
b.
Toleransi dan tenggang
rasa
c.
Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan
tanah air
d.
Ksatria dan
kesabaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam
e.
Tanpa pamrih dan
bertanggung jawab
9. Sebuah negara kepualauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.
Merupakan pengertian NKRI menurut…
a.
Pasal 24E UUD
NRI 1945
b.
C.F Strong
c.
Pembukaan UUD
Tahun 1945
d.
UUD RIS
e.
Pasal 25A UUD NRI 1945
10. Indonesia merupakan negara yang bersifat
unitarisme dan wujud negara tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh…
a. Sutan Syahrir
b. Wilopo
c.
Muhammad Yamin
d. Amir Syarifuddin
e. Soekarno
KUNCI JAWABAN:
NO.
|
JAWABAN
|
1
|
D
|
2
|
D
|
3
|
B
|
4
|
A
|
5
|
D
|
6
|
C
|
7
|
D
|
8
|
C
|
9
|
E
|
10
|
C
|
SISTEM
KETATANEGARAAN
1. Perbedaan sistem
pemerintahan Indonesia dengan India yaitu ...
a. Indonesia tidak mempunyai kepala negara, sedangkan indonesia
mempunyai kepala negara.
b. Indonesia melaksanakan sitem pemerintahan peresidensial,
India presidensial
c. Kepala pemerintahan di india adalah presiden, sedangkan di
Indonesia adalah perdana mentri
d. India menjalankan sistem parlementer, sedangkan indonesia
menjalankan sistem presidensial.
e. Parlemen di India terdiri dari 1 kamar, sedangkan Indonesia
terdiri atas dua kamar
2. Dalam sistem presidensial, penyelenggara pemerintahan dalam
arti yang sebernarnya ialah .....
a. Presiden dengan perdana menteri
b. Presiden dan menteri-menterinya
c. Presiden dan wakil presiden
d. Presiden bersama dengan DPR
e. Kepala negara dengan menteri
3. Salah satu kelemahan yang menonjol dari sistem pemerintahan
parlementer yaitu …
a. Berpengaruhnya pengawasan DPR
b. Sering terjadi krisis kabinet
c. Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja
d. Program pemerintahan cebderung terhambat
e. Pemerintahan cenderung stabil
4. Sistem pemerintahan parlementer antara tanggal 17 Agustus
1950 – 5 Juli 1959 berdasar pada ....
a. Dekrit Presiden 1959
b. Undang-Undang Dasar 1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
e. UUDS 1950
5. Pemerintah dalam arti luas adalah pelaksanaan kekuasaan ....
a. legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
b. eksekutif dalam suatu negara
c. legislatif, eksekutif, dan
d. yudikatif dalam suatu negara
legislatif dan eksekutif dalam suatu negara
legislatif dan eksekutif dalam suatu negara
e. legislatif dan yudikatif dalam suatu negara
6. Kabinet koalisi adalah ....
a. cara pembentukannya ada campur tangan DPR
b. pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh menteri
c. menterinya berasal dari satu partai
d. pembentukannya di luar campur tangan parlemen
e.
menterinya berasal dari
beberapa partai
7. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri sistem pemerintahan parlementer adalah ...
a. Parlemen dapat membubarkan kabinet
b. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
c. Semua anggota kabinet merupakan anggota perlemen
d. Pemusatan kekuasaan ke tangan parlemen
e. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
8. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer merupakan....
a. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
b. hasil pemikiran dan Intisari kebiasaan para pembentuk ketatanegaraan konstitusi kerajaan Inggris
c. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
d. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di negara AS
e. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi di negara AS
9. Mekanisme dan cara kerja sekelompok orang yang mempunyai kekuasan dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat disebut ...
a. Sistem dekorasi
b. Sistem politik
c. Sistem negara
d. Sistem pemerintahan
e. Sistem kekuasaan
10. Presiden dan wakil presiden, setelah Amandemen UUD 1945dapat diberhentikan setelah ...
a. Tidak dapat meaksanakan tugas negara
b. Atas usul DPR ke MPR dan diadili oleh MK
c. Rakyat mengadakan demonstrasi
d. MPR atas usul DPR dan DPD
e. Tidak ada kepercayaan dari lembaga lain
11. Bentuk negara Indonesia pada periode Kontitusi RIS adalah ....
a. presidensial
b. federal
c. negara kesatuan
d. republik
e. parlemen
12. Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan atas republik konstitusional, absolut, dan....
a. Presidensial
b. Demokrasi
c. Parlementer
d. Eksraparlementer
e. Kerakyatan
13. Seorang presiden di dalam sistem pemerintahan presidensial adalah ...
a. Kepala kabinet
b. Kepala Negara
c. Kepala Panglima Tertinggi Angkatan Laut, Darat, dan Udara
d. Kepala Pemerintah
e. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
14. Lembaga pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial terdiri dari ...
a. Eksekutif dan legislatif
b. Eksekutif dan yudikatif
c. Legislatif dan yudikatif
d. Eksekutif, federatif, dan yudikatif
e. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
15. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah ...
a. Menteri-menteri tidak dapat dibubarkan oleh parlemen
b. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
c. Parlemen memiliki kekuasaan yang besar
d. Kepala negara adalah raja/presiden dan kepala pemerintah adalah perdana menteri
e. Terdapat hubungan yang erat adalah legislatif dan eksekutif
16. Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal ...
a. 2 ayat 3
b. 1 ayat 1
c. 2 ayat 3
d. 2 ayat 1
e. 3 ayat 1
17. Salah satu latar belakang lahirnya pemerintahan reformasi yaitu ...
a. Jatuhnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap pemerintahan Indonesia
b. Banyak terjadi penyimpangan pemerintah Orde Baru
c. Para mahasiswa sudah bosan dengan gaya pemerintahan Pak Harto
d. Utang luar negeri yang amat besar senilai tidak terbayar
e. Untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan demokratis
18. Kepala pemerintahan dalam sistem parlamenter dipegang oleh ...
a. Kaisar
b. Raja/Ratu
c. Perdana Menteri
d. Kabinet
e. Presiden
19. Proses pengunduran diri Presiden Suharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998 dilakukan didepan ...
a. Pimpinan MA
b. Pimpinan DPR
c. Anggota MPR
d. Pimpinan MPR
e. Tokoh-tokoh reformasi
20. Anggota dari badan perwakilan yang ditunjuk oleh raja/ratu di negara Inggris adalah ...
a. House of Lords
b. House of Representative
c. Congres
d. House of Commons
e. Senate
21. Badan kehakiman di negara Brazil dipegang oleh ...
a. United State District Courts
b. State and Country Courts
c. United State Courts of Appeal
d. Supreme Federal Tribunal
e. Supreme Courts
22. Parlemen di negara Jepang terdiri dari dua majelis, yaitu ...
a. Sangi – in dan Diet
b. Senat dan House of Representative
c. House of Commons dan House of Lords
d. Shuugi- in dan Sangi in
e. Shuugi – in The Chamber of Deputies
23. Sistem pemerintahan yang pelaksanaan tugas para menteri bertanggung jawab kepada parlemen dinamakan ...
a. Oligarki
b. Presidensial
c. Monarki
d. Republik
e. Parlemen
24. Perwakilan negara bagian pada masa RIS Tahun 1949 yaitu ...
a. Senat
b. MPR
c. DPR
d. MPRS
e. DPD
25. Sistem pemerintahan yang mana kekuasan legislatif lebih kuat dibandingkan kekuasaan eksekutif dinamakan ...
a. Republik
b. Demokrasi
c. Presidensial
d. Monarki
e. Parlementer
26. Bentuk pemerintahan pada saat ini ada dua, yaitu ...
a. Demokrasi dan Monarki
b. Oligarki dan Monarki
c. Republik dan Monarki
d. Demokrasi dan Republik
e. Oligarki dan Republik
27. Indonesia menganut sistem bikameral dalam lembaga legislatif, sebagaimana tercantum UUD 1945...
a. Pasal 3 ayat 2
b. Pasal 2 ayat 1
c. Pasal 2 ayat 3
d. Pasal 2 ayat 2
e. Pasal 3 ayat 1
28. Salah satu perwujudan kemajuan suatu negara yang sangat penting adalah sistem pemerintahan yang didukung oleh ...
a. Angkatan perang yang canggih
b. Wilayah yang luas
c. Pemerintahan yang stabil
d. Pendukung yang besar
e. Kepribadian para pemimpin yang jujur, bersih, dan cerdas
29. Reformasi pada lembaga kepresidenan, beberapa diantaranya mencakup ...
a. Peninjauan kembali hak presiden untuk membentuk kabinet
b. Mekanisme hubungan antara lembaga presiden dengan lembaga negara lainnya
c. Larangan perangkapan jabatan oleh presiden
d. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara
e. Masa jabatan presiden dengan jelas dan pasti
30. Contoh negara yang menganut pemerintahan Republik Parlementer yaitu ...
a. Belgia
b. Belanda
c. Prancis
d. Inggris
e. Amerika
31. Pada masa RIS, negara Indonesia menggunakan sistem
pemerintahan ...
a. Kabinet Parlementer
b. Parlementer
c. Demokrasi
d. Presidensial
e. Kabinet Ministerial
32. Di negara Amerika Serikat, perwakilan negara bagian dipegang oleh ...
a. Senat Federal
b. House of Commons
c. House of Representative
d. House of Lords
e. Senat
33. Bentuk negara Indonesia dalam konstitusi RIS 1945 adalah ...
a. Federasi dengan sistem sentralisasi
b. Kesatuan dengan sistem desentralisasi
c. Federasi dengan sistem desentralisasi
d. Kesatuan dengan sistem parlementer
e. Kesatuan dengan sistem sentralisasi
34. Amandemen I UUD 1945 dilakukan untuk mengurangi kewenangan Presiden. Hal tersebut karena kekuasaan presiden sebelum era Reformasi ...
a. MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif
b. Cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain
c. DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja presiden
d. Adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah kepada otoriter
e. Pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga negara lain
35. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara Malaysia yaitu ...
a. Monarki – kesatuan
b. Republik – kesatuan
c. Monarki – federasi
d. Monarki – konfederasi
e. Republik – federasi
36. Sistem pemerintahan, yang mana presiden tidak bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali melanggar konstitusi UUD tergolong berat, merupakan ciri pemerintahan ...
a. Semi parlementer
b. Dalam arti sempit
c. Presidensial
d. Semi presidensial
e. Parlementer
37. Perbuatan yang mengakibatkan Presiden diberhentikan menurut pasal 7A UUD 1945, kecuali ...
a. Melakukan korupsi
b. Melakukan tindak pidana berat
c. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan publik
d. Melakukan pengkhianatan terhadap negara
e. Tidak memenuhi syarat - syarat sebagai presiden
38. Negara yang menggunakan sistem unikameral dalam badan legislatif yaitu ...
a. Amerika Serikat
b. RRC
c. Jepang
d. Brazil
e. Inggris
39. Perwakilan negara-negara bagian yang ada di AS dipegang oleh ...
a. Senat Federal
b. House of Commons
c. House of Representative
d. House of Lords
e. Senat
40. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah ...
a. Kekuasaan eksekutif dan yudikatif
b. Kekuasaan legislatif
c. Kekuasaan ekskutif
d. Kekuasaan legislatif dan eksekutif
e. Kekuasaan legislatif dan yudikatif
a. Kabinet Parlementer
b. Parlementer
c. Demokrasi
d. Presidensial
e. Kabinet Ministerial
32. Di negara Amerika Serikat, perwakilan negara bagian dipegang oleh ...
a. Senat Federal
b. House of Commons
c. House of Representative
d. House of Lords
e. Senat
33. Bentuk negara Indonesia dalam konstitusi RIS 1945 adalah ...
a. Federasi dengan sistem sentralisasi
b. Kesatuan dengan sistem desentralisasi
c. Federasi dengan sistem desentralisasi
d. Kesatuan dengan sistem parlementer
e. Kesatuan dengan sistem sentralisasi
34. Amandemen I UUD 1945 dilakukan untuk mengurangi kewenangan Presiden. Hal tersebut karena kekuasaan presiden sebelum era Reformasi ...
a. MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif
b. Cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain
c. DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja presiden
d. Adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah kepada otoriter
e. Pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga negara lain
35. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara Malaysia yaitu ...
a. Monarki – kesatuan
b. Republik – kesatuan
c. Monarki – federasi
d. Monarki – konfederasi
e. Republik – federasi
36. Sistem pemerintahan, yang mana presiden tidak bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali melanggar konstitusi UUD tergolong berat, merupakan ciri pemerintahan ...
a. Semi parlementer
b. Dalam arti sempit
c. Presidensial
d. Semi presidensial
e. Parlementer
37. Perbuatan yang mengakibatkan Presiden diberhentikan menurut pasal 7A UUD 1945, kecuali ...
a. Melakukan korupsi
b. Melakukan tindak pidana berat
c. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan publik
d. Melakukan pengkhianatan terhadap negara
e. Tidak memenuhi syarat - syarat sebagai presiden
38. Negara yang menggunakan sistem unikameral dalam badan legislatif yaitu ...
a. Amerika Serikat
b. RRC
c. Jepang
d. Brazil
e. Inggris
39. Perwakilan negara-negara bagian yang ada di AS dipegang oleh ...
a. Senat Federal
b. House of Commons
c. House of Representative
d. House of Lords
e. Senat
40. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah ...
a. Kekuasaan eksekutif dan yudikatif
b. Kekuasaan legislatif
c. Kekuasaan ekskutif
d. Kekuasaan legislatif dan eksekutif
e. Kekuasaan legislatif dan yudikatif
KUNCI JAWABAN:
NO.
|
JAWABAN
|
NO.
|
JAWABAN
|
1
|
D
|
21
|
D
|
2
|
B
|
22
|
A
|
3
|
C
|
23
|
E
|
4
|
E
|
24
|
A
|
5
|
C
|
25
|
E
|
6
|
E
|
26
|
C
|
7
|
B
|
27
|
B
|
8
|
A
|
28
|
C
|
9
|
D
|
29
|
E
|
10
|
D
|
30
|
C
|
11
|
E
|
31
|
B
|
12
|
C
|
32
|
E
|
13
|
E
|
33
|
C
|
14
|
E
|
34
|
D
|
15
|
A
|
35
|
C
|
16
|
B
|
36
|
C
|
17
|
E
|
37
|
C
|
18
|
C
|
38
|
B
|
19
|
C
|
39
|
E
|
20
|
A
|
40
|
C
|
DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
- Pengertian dari Keuangan Negara
menurut Arifin P. Soeriadmadja adalah …
- Semua hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang
- segala hak dan
kewajiban baik berupa uang maupun barang yang menjadi hak & kewajiban
dalam pengelolaan (arti luas)
- Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Studi tentang
pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap
perekonomian, terutama pengaruh terhadap pencapain tujuan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan,
penciptaan kesempatan kerja)
2. Keseluruhan
kegiatan pejabat pengelola keuangan
negara sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban, merupakan pengertian dari Pengelolaan
Keuangan Negara menurut …
A. UU
Nomor 17 Tahun 2003
B.
UU
Nomor 15 Tahun 2004
C. UU
Nomor 1 Tahun 2004
D. UU
Nomor 33 Tahun 2004
3.
Diantara lingkup dari pengelolaan
keuangan negara yaitu …
A.
Penerimaan,
Pengeluaran, Hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang
dan melakukan pinjaman
B. Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan Negara dalam rangka menutup pinjaman pemerintah
C. Pajak,
PNBP, Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan
negara dan membayar tagihan pihak ketiga
D. Penerimaan
Daerah, Belanja Daerah, Kekayaan yang dibeli dari APBN dan pihak lain yang
dimiliki oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum negara
4. Pendekatan
dalam keuangan negara yaitu sisi …
A.
Objek, Subjek, Kekayaan, dan Stabilisasi
B.
Hukum, Penyelenggaran, Struktur dan
Manfaat
C. Subjek, Proses, Objek dan Tujuan
D.
Administrasi, Hukum, Tatanegara dan Tanggungjawan
5.
Diantara azas-azas dalam pengelolaan
keuangan negara yaitu …
A.
Akuntabilitas, Disparitas, Integritas,
Hukum
B. akuntabilitas berorientasi pada
hasil, Alokasi, profesionalitas dan proporsionalitas
C.
keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
negara, Proporsionalitas, Akuntabilitas dan Profesionalitas
D.
pemeriksaan keuangan oleh badan
pemeriksa yang bebas dan mandiri, Distribusi, Akuntabilitas, Progresivitas
6.
Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat
diniliai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang
maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan
pelaksanaanhak dan kewajiban disebut…………
a. Harta Negara
b. Kekayaan Negara
c. Sumber Daya Negara
d. Keuangan Negara
7. Kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN
merupakan pengelolaan
keuangan Negara subbidang………..
a.
Pengelolaan Fiskal
b.
Keuangan
c.
Perpajakan
d.
Pendanaan
8. Undang– Undang yang mengatur tentang Keuangan Negara adalah……..
a.
Pembukaan
UUD Tahun 1945
b. UU NO 17 TAHUN 2003
c.
UU
RIS
d.
Pasal
22B Ayat 3
9.Yang bertanggung jawab dan yang memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian
dari kekuasaan pemerintahan adalah……..
a.
Presiden
b. MPR
c. Rakyat
d. BPK
10.Dalam Sub bidang pengelolaan fiscal. Fungsi
ini meliputi perumusan kebijakan, standard, sistemdan prosedur di bidang
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara adalah…..
a.
Fungsi
Pemerintahan
b.
Fungsi
Keuangan
c. Fungsi Perbendaharaan
d.
Fungsi
Legislatif
KUNCI JAWABAN :
NO.
|
JAWABAN
|
1
|
C
|
2
|
B
|
3
|
A
|
4
|
C
|
5
|
B
|
6
|
D
|
7
|
A
|
8
|
B
|
9
|
A
|
10
|
C
|
1. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada
di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
2. Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten
yang dipilih melalui....
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
3. Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh
kepala daerah atas usul....
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
4. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah
adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
5. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke
daerah
d. putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
d. putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
6. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
7. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah.....
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
8. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a. presiden, menteri, dan gubernur
b. presiden, DPR, dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden, MPR, dan DPR
a. presiden, menteri, dan gubernur
b. presiden, DPR, dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden, MPR, dan DPR
9. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
10. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
11. Lembaga penyelenggara pemilu adalah ...
a. Presiden
b. BPK
c. KPU
d. Mahkamah Konstitusi
b. BPK
c. KPU
d. Mahkamah Konstitusi
12. Pemilihan kepala daerah berdasarkan amendemen UUD 1945
dilaksanakan secara ...
a. langsung
b. tidak langsung
c. aklamasi
d. Formatur
a. langsung
b. tidak langsung
c. aklamasi
d. Formatur
13. Perda disusun oleh ...
a. Dinas daerah dan Sekda
b. Kepala daerah dan DPRD
c. BPD dan kepala daerah
d. DPRD dan Sekda
a. Dinas daerah dan Sekda
b. Kepala daerah dan DPRD
c. BPD dan kepala daerah
d. DPRD dan Sekda
14. Anggota DPD dipilih langsung oleh
a. Presiden
b. rakyat
c. MPR
d. DPR
a. Presiden
b. rakyat
c. MPR
d. DPR
15. Partai pemenang dalam pemilu 2009 adalah ...
a. PPP
b. Golkar
c. PDI
d. Partai Demokrat
a. PPP
b. Golkar
c. PDI
d. Partai Demokrat
16. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak....
a. 540
b. 580
c. 750
d. 560
a. 540
b. 580
c. 750
d. 560
17. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem....
a. demokrasi
b. otoriter
c. parlementer
d. Presidensil
a. demokrasi
b. otoriter
c. parlementer
d. Presidensil
18. Undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2009 adalah ...
a. UU Nomor 23 Tahun 2003
b. UU Nomor 12 Tahun 2003
c. UU Nomor 10 Tahun 2008
d. UU Nomor 27 Tahun 2007
a. UU Nomor 23 Tahun 2003
b. UU Nomor 12 Tahun 2003
c. UU Nomor 10 Tahun 2008
d. UU Nomor 27 Tahun 2007
19. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kotaditetapkan paling
sedikit ...
a. 20
b. 30
c. 40
d. 50
a. 20
b. 30
c. 40
d. 50
20. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah
...
a. kecamatan
b. kelurahan
c. kabupaten
d. Provinsi
a. kecamatan
b. kelurahan
c. kabupaten
d. Provinsi
21. Berikut yang bukan asas pemilu sebelum pemilu tahun 2009
adalah ...
a. langsung
b. umum
c. demokratis
d. Adil
a. langsung
b. umum
c. demokratis
d. Adil
22. Pemilu memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ...
a. distrik berwakil banyak
b. proporsional
c. distrik tidak berwakil
d. proporsional terbuka
a. distrik berwakil banyak
b. proporsional
c. distrik tidak berwakil
d. proporsional terbuka
23. Pemilu di selenggarakan untuk memilih, kecuali ...
a. DPR
b. DPRD
1. C. DPD
c. Camat
a. DPR
b. DPRD
1. C. DPD
c. Camat
24. Mengawasi jalannya pemerintahan adalah tugas ...
a. DPR
b. DPD
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
a. DPR
b. DPD
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
25. Sikap politik luar negeri bebas aktif merupakan
perwujudan tujuan negara Indonesia yang ...
a. melindungi segenap tumpah darah Indonesia
b. memajukan segenap tumpah darah Indonesia
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melaksanakan ketertiban dunia
a. melindungi segenap tumpah darah Indonesia
b. memajukan segenap tumpah darah Indonesia
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melaksanakan ketertiban dunia
26. Tempat pemungutan suara dalam pemilu disebut ...
a. KPPS
b. KPK
c. TPS
d. KPP
a. KPPS
b. KPK
c. TPS
d. KPP
27. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan
DPR, jika tidak mendapat persetujuan DPR maka peraturan tersebut harus ...
a. disahkan oleh lembaga lain
b. direvisi dan diberlakukan
c. dicabut dan diganti
d. tetap dijalankan
a. disahkan oleh lembaga lain
b. direvisi dan diberlakukan
c. dicabut dan diganti
d. tetap dijalankan
28. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diatur dalam ...
a. Pasal 10 UUD 1945
b. Pasal 11 UUD 1945
c. Pasal 23 UUD 1945
d. Pasal 12 UUD 1945
a. Pasal 10 UUD 1945
b. Pasal 11 UUD 1945
c. Pasal 23 UUD 1945
d. Pasal 12 UUD 1945
29. Lembaga yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan negara adalah ...
a. DPR
b. DPA
c. BPK
d. MA
a. DPR
b. DPA
c. BPK
d. MA
30. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia
adalah ...
a. DPR
b. BPK
c. DPD
d. MA
a. DPR
b. BPK
c. DPD
d. MA
31. DPRD provinsi berada di ibu kota ....
a. provinsi
b. negara
c. kabupaten
d. Kecamatan
a. provinsi
b. negara
c. kabupaten
d. Kecamatan
32. DPR bersidang paling sedikit ...
a. sekali setahun
b. dua kali setahun
c. tiga kali setahun
d. lima kali setahun
a. sekali setahun
b. dua kali setahun
c. tiga kali setahun
d. lima kali setahun
33. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh ...
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. MA
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. MA
34. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh ....
a. para menteri
b. gubernur
c. DPR
d. MPR
a. para menteri
b. gubernur
c. DPR
d. MPR
35. Lembaga legislatif Indonesia adalah ...
a. MA
b. KPK
c. DPR
d. MK
a. MA
b. KPK
c. DPR
d. MK
36. Lembaga perwakilan rakyat yang memliki tugas menetapkan
UUD adalah ...
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. MK
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. MK
37. Masa jabatan anggota DPD adalah ...
a. satu tahun
b. dua tahun
c. tiga tahun
d. lima tahun
a. satu tahun
b. dua tahun
c. tiga tahun
d. lima tahun
38. Perangkat daerah yang bertugas memelihara ketenteraman
dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah adalah ...
a. Satpol PP
b. Satpam
c. Polri
d. TNI
a. Satpol PP
b. Satpam
c. Polri
d. TNI
39. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan
disebut ...
a. eksekutif
b. legislatif
c. МА
d. KPU
a. eksekutif
b. legislatif
c. МА
d. KPU
40. Lembaga negara yang menyusun undang-undang adalah ...
a. BPK
b. DPR
c. yudikatif
d. Prerogatif
a. BPK
b. DPR
c. yudikatif
d. Prerogatif
41. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi adalah
...
a. pengadilan umum
b. pengadilan negeri
c. pengadilan tinggi
d. Mahkamah Agung
a. pengadilan umum
b. pengadilan negeri
c. pengadilan tinggi
d. Mahkamah Agung
42. Ketua MPR sekarang dijabat oleh MPR ...
a. Marzuki Ali
b. Taufik Kiemas
c. Taufik kurniawan
d. Pramono Anung
a. Marzuki Ali
b. Taufik Kiemas
c. Taufik kurniawan
d. Pramono Anung
43. Hak DPR untuk meminta keterangan
2. kepada pemerintah dinamakan hak
a. budget
b. petisi
c. interpelasi
d. Inisiatif
2. kepada pemerintah dinamakan hak
a. budget
b. petisi
c. interpelasi
d. Inisiatif
44. Lembaga perwakilan yang ikut membahas UU yang berkaitan
dengan otonomi daerah adalah ..
a. MPR
b. DPD
c. Komisi Yudisial
d. Mahkamah Konstitusi
a. MPR
b. DPD
c. Komisi Yudisial
d. Mahkamah Konstitusi
45. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat ...
a. praperadilan
b. pertama
c. banding
d. Kasasi
a. praperadilan
b. pertama
c. banding
d. Kasasi
46. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan
hakim agung adalah ...
a. Mahkamah Agung
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Yudisial
a. Mahkamah Agung
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Yudisial
47. Hubungan kerja sama antara presiden dan DPR di bidang
legislatif adalah ...
a. pembuatan UU
b. menyatakan perang
c. memberikan grasi
d. memberikan amnesti
a. pembuatan UU
b. menyatakan perang
c. memberikan grasi
d. memberikan amnesti
48. Lembaga yang melakukan pemeriksaan semua pelaksanaan APBN
adalah ...
a. MK
b. MA
с. KY
d. BPK
a. MK
b. MA
с. KY
d. BPK
49. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah
...
a. MPR
b. DPD
c. Presiden
d. DPR
a. MPR
b. DPD
c. Presiden
d. DPR
50. Di bawah ini lembaga negara Indonesia berdasarkan UUD
1945 hasil amendemen, kecuali ....
a. MPR
b. DPD
c. presiden
d. DPA
a. MPR
b. DPD
c. presiden
d. DPA
KUNCI JAWABAN
NO.
|
JAWABAN
|
NO.
|
JAWABAN
|
1
|
C
|
26
|
C
|
2
|
A
|
27
|
C
|
3
|
C
|
28
|
C
|
4
|
D
|
29
|
C
|
5
|
C
|
30
|
D
|
6
|
E
|
31
|
A
|
7
|
B
|
32
|
D
|
8
|
C
|
33
|
A
|
9
|
A
|
34
|
A
|
10
|
B
|
35
|
C
|
11
|
C
|
36
|
B
|
12
|
A
|
37
|
D
|
13
|
B
|
38
|
A
|
14
|
B
|
39
|
A
|
15
|
D
|
40
|
B
|
16
|
A
|
41
|
C
|
17
|
D
|
42
|
A
|
18
|
C
|
43
|
C
|
19
|
A
|
44
|
A
|
20
|
C
|
45
|
D
|
21
|
C
|
46
|
D
|
22
|
D
|
47
|
A
|
23
|
D
|
48
|
D
|
24
|
A
|
49
|
D
|
25
|
D
|
50
|
D
|
Jawaban salah semua
BalasHapusHaai, aku kaget+seneng liat background nyaa😄. Makasih yaa
BalasHapusWebnya bikin pusing:v
BalasHapusSya saranin biar Baground+font+warnanya disesuaikan agar kontras dan mudah dibaca
web nya bikin pusing, saran sih dibikin yang simple simple aja. gausah pake background warna, soalnya ga keliatan jelas tulisannya
BalasHapusJawaban salah
BalasHapusSangat bermanfaat, Terimakasih
BalasHapusSalam dari rantau untuak dunsanak dikampuang.
Gue malah salfok sama sehun haha
BalasHapus